Sabtu, 12 Maret 2016

DEGRADASI KEPEMIMPINAN NASIONAL



Krisis kepemimpinan di Indonesia sekarang merata, nyaris menyentuh hampir semua lembaga negara, bahkan juga lembaga-lembaga masyarakat yang relatif otonom terhadap negara. Jadi tidak hanya menyangkut lembaga kepresidenan. Indikasinya, kita kesulitan menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal yaitu efektif, dapat dipercaya, dan bisa menjadi sosok yang patut diteladani.

Seperti ada pemimpin lembaga pemantau korupsi yang justru korup, ada pemimpin lembaga penyedia pangan yang justru menilap makanan rakyat, ada pemimpin agama yang justru menginjak-injak nilai-nilai luhur agama, ada pejabat kepolisian yang justru ditangkap lantaran korup dan sebagainya.

Ini artinya, nyaris semua pemimpin di semua lini hanya mengedepankan cara berpikir rasional subyektif atau rasional instrumental. Karena rata-rata mereka terbukti hanya mengedepankan kepentingan pribadinya atau sekadar menjadi alat dari hasrat subyektifnya sendiri, keluarga, atau kelompoknya.

Padahal, sosok pemimpin mestinya harus mengedepankan kepentingan mereka yang dipimpin; berwatak altruistik, dengan menempatkan kepentingan diri, keluarga, atau kelompoknya di bawah kepentingan publik yang lebih luas. Pemimpin idealnya bukan berdiri di atas rakyat atau sejajar dengan rakyat, tetapi pantasnya mengabdikan diri di bawah kepentingan rakyat.

Kita jadi trenyuh jika menyimak pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau para menteri untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan tidak mendahului pernyataan presiden terhadap kebijakan. Menteri sebagai pembantu presiden harusnya sadar dan bekerja sesuai visi dan misi presiden, bukan berjalan sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Bukankah ini pertanda krisis kepemimpinan di negeri ini? Kemudian penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi sah di NKRI yang harusnya memiliki nilai kredibilitas tinggi di mata bangsa sendiri maupun asing. Namun, kenyataan di lapangan masih ada perusahaan yang menggunakan mata uang asing, padahal jelas ada UU Mata Uang No 7/2011 yang intinya semua transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Bahkan ada sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta, namun pihak berwenang belum bertindak sesuai UU tersebut.

Mengapa presiden bisa berkata demikian? Ini merupakan ungkapan presiden yang tampaknya sudah mengetahui kondisi kepemimpinan di sejumlah kementerian maupun lembaga negara (K/L) yang kurang kondusif saat ini. Lihat saja sejumlah pimpinan K/L bersikap hedonistis, pragmatis, materialistis, dan egoistis terhadap kesusahan masyarakat. Adanya fakta beberapa sungai di Jakarta yang sudah 5 tahun ternyata tidak dikeruk sehingga terjadi pendangkalan, merupakan potret birokrasi baik di pusat maupun daerah dalam kondisi “sakit” yang akut.

Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatan publik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatan untuk kaya dan berkuasa. Walhasil, K/L atau lembaga publik yang potensial dijadikan lahan korupsi justru dianggap sebagai “lahan basah” yang diperebutkan banyak orang. Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, atau Hoegeng, menjadi makhluk yang amat langka di negeri kita sekarang ini. Kekayaan dan kemewahan serta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi para pemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyat seolah sah-sah saja dibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat akibat penderitaan, apalagi setelah diterjang bencana banjir.

Ironisnya, sistem ekonomi neoliberal yang diakui atau tidak oleh pemerintahan saat ini merupakan warisan masa lalu, justru kian memperparah iklim yang tidak kondusif bagi munculnya kader pemimpin yang ideal tersebut. Kini saatnya semua pihak yang peduli harus berani melawan arus dengan menyerukan gerakan hidup sederhana, jujur, dan mandiri. Kemudian mentradisikan gaya hidup tanpa korupsi sejak dini perlu digiatkan lebih gencar.

Semoga!


#Neraca


0 komentar:

Posting Komentar

PERBANKAN

REVIEW

KASUS BISNIS

HALAL CORNER

KAJIAN MUSLIM

RENUNGAN

SEJARAH NUSANTARA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH DUNIA

EDITORIAL

DESTINASI INDONESIA

DESTINASI MANCANEGARA