PANAMA PAPERS : Jejak Korupsi Global dari Panama (5)

Pada 2005, sebuah kapal wisata bernama Ethan Allen tenggelam di Danau George, New York, AS, menewaskan 20 turis lanjut usia di atas kapal itu. Setelah korban kapal itu mengajukan tuntutan, terungkap bahwa perusahaan wisata pemilik kapal itu tak punya asuransi sama sekali karena mereka ditipu oleh gerombolan pemalsu polis asuransi.

Malchus Irvin Boncamper, seorang akuntan di St Kitts, di kepulauan Karibia, mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat, atas perbuatannya membantu para penipu memuluskan upaya pemalsuan asuransi itu.

Belakangan kasus ini menjadi masalah untuk Mossack Fonseca karena Boncamper rupanya sudah lama punya pekerjaan sambilan menjadi "frontman" atau "nominee" atau nama bayangan untuk lebih dari 30 perusahaan yang dibuat Mossack.

Setelah vonis untuk Boncamper diketahui, Mossack bertindak cepat. Perusahaan ini mengganti nama Boncamper di semua perusahaan yang pernah melibatkan namanya, dan memundurkan tanggal dokumen agar tampak bahwa penggantian ini sudah dilakukan setidaknya satu decade sebelumnya.

Kasus Boncamper ini menunjukkan bagaimana firma hukum kerap menggunakan taktik yang tak terpuji untuk menyembunyikan metode mereka atau perilaku klien mereka dari endusan penegak hukum.

Pada Operasi Car Wash di Brasil, jaksa menuding karyawan Mossack Fonseca menghancurkan dan menyembunyikan dokumen untuk menutupi keterlibatan mereka dalam kasus pencucian uang di sana. Dokumen polisi menunjukkan bahwa satu ketika seorang karyawan Mossack di kantor cabang mereka di Brasil mengirim email pada rekan sekerjanya, meminta rekannya itu untuk menyembunyikan dokumen seorang klien yang sedang diincar dalam penyidikan polisi: "Jangan tinggalkan apapun. Aku akan simpan semuanya di mobil atau rumahku."

Di Nevada, AS, dokumen menunjukkan bagaimana karyawan Mossack Fonseca bekerja keras pada 2014 untuk mengaburkan kaitan antara kantor firma itu di Las Vegas dan kantor pusat mereka di Panama, untuk mengantisipasi perintah pengadilan AS yang akan memaksa mereka membuka informasi soal 123 perusahaan yang mereka dirikan di sana.

Informasi mengenai kaitan perusahaan di Nevada dan Panama penting karena para jaksa di Argentina sedang mencari kaitan sebuah perusahaan yang dibuat Mossack dan berbasis di Nevada itu dengan penyidikan skandal megakorupsi yang melibatkan bekas Presiden Néstor Kirchner dan Cristina Fernández de Kirchner.

Untuk lepas dari jerat hukum Amerika, Mossack menyatakan bahwa kantor cabangnya di Las Vegas yang bernama MF Nevada, bukanlah kantor cabang sama sekali. Markas utama Mossack di Panama tidak punya kewenangan apapun di kantor itu. Nah, dokumen internal yang bocor menunjukkan sebaliknya: Mossack di Panama memang mengendalikan rekening bank MF Nevada. Seorang pendiri dan seorang karyawan Mossack merupakan pemegang 100 persen saham MF Nevada.

Untuk menutupi kaitan ini, Mossack memindahkan semua dokumen dari kantor mereka di Nevada dan menghapus semua file di komputer mereka yang bisa mengaitkan Panama dan Nevada. Demikian terungkap dari percakapan email karyawan Mossack. Kekhawatiran utama mereka, satu email menjelaskan, adalah manajer kantor Nevada mungkin terlalu takut untuk berbuat apapun, sehingga "penyidik justru bisa menemukan kalau kita berusaha menyembunyikan sesuatu."

Mossack Fonseca menolak menjawab pertanyaan soal insiden Brasil dan Nevada, namun membantah semua tuduhan bahwa mereka terlibat dalam upaya menghambat penegakan hukum dan menyembunyikan kegiatan ilegal. "Menyembunyikan dan menghancurkan dokumen yang mungkin dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, bukanlah kebijakan kami," demikian jawaban dari firma ini.

Pada 2013, Perdana Menteri Inggris David Cameron mendesak kawasan bebas pajak di negaranya --termasuk British Virgin Islands-- untuk bekerjasama "membersihkan rumah kita sendiri" dan bergabung dalam gerakan bersama melawan pelarian pajak dan kerahasiaan dunia offshore. Cameron sebenarnya tak perlu memulai jauh-jauh. Dia tinggal melihat apa yang dilakukan ayahnya untuk tahu seberapa besar potensi tantangan dari upaya semacam itu.

Ayah David Cameron, Ian Cameron, adalah seorang pialang saham dan miliarder dari Inggris, yang menggunakan Mossack Fonseca agar perusahaan dana investasinya, Blairmore Holdings, Inc., tidak harus membayar pajak di Inggris. Nama perusahaan itu diambil dari nama rumah keluarga Cameron di wilayah pedesaan Inggris.

Mossack kemudian mendaftarkan perusahaan investasi itu di Panama, meski banyak pemegang sahamnya berkewarganegaraan Inggris. Ian Cameron mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan ini sejak pendiriannya pada 1982 sampai dia meninggal pada 2010.

Sebuah dokumen prospektus untuk investor Blairmore mencantumkan pengakuan bahwa perusahaan itu "sebaiknya dikelola dan diatur agar tidak menjadi bagian dari sistem di Inggris dan menjadi wajib pajak di Inggris."

Perusahaan ini mencapai tujuan itu dengan menggunakan sertikat kepemilikan yang mustahil dilacak, yang biasa disebut 'saham atas nama' (bearer shares) dan mempekerjakan direksi 'nominee' di Bahama. Sejarah Ian Cameron menghindari pajak merupakan contoh bagaimana dunia offshore berjalin erat menjadi satu dengan nama-nama elite politik dan bisnis di seluruh dunia. Tak hanya itu, keberadaan sistem rahasia ini kerap menjadi sumber pemasukan untuk banyak negara. Konflik kepentingan yang begitu dalam ini membuat semua upaya untuk mereformasi system finansial ini menjadi amat sulit.

Di Amerika Serikat saja, negara bagian seperti Delaware dan Nevada -- yang memang memperbolehkan perusahaan didaftarkan secara anonim-- terus melawan semua upaya reformasi untuk memaksa mereka jadi lebih terbuka. Negara asal Mossack Fonseca, Panama, juga menolak untuk terlibat dalam rencana global untuk saling bertukar informasi mengenai rekening bank nasabah, karena mereka takut industri offshore di Negara mereka jadi tidak kompetitif lagi. Pejabat Panama mengaku siap bertukar informasi, namun dalam skala yang lebih kecil.

Kondisi ini mempersulit para penegak hukum yang harus membongkar dan menghentikan kejahatan yang semua transaksinya disembunyikan di balik lapisan kerahasiaan. Satu alat yang efektif untuk membongkar jejaring gelap ini adalah pembocoran berbagai dokumen offshore yang bias menyeret semua transaksi gelap ini ke tempat yang lebih terbuka.

Kepada Tempo, Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengantongi data mengenai ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik orang Indonesia di luar negeri. "Nilainya ribuan triliun rupiah," kata Bambang. UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai kebocoran dokumen yang diungkap oleh ICIJ dan media mitranya, cukup efektif untuk mendorong adanya legislasi baru dan dimulainya penyidikan di belasan negara. Laporan semacam ini juga membuat para klien offshore ketakutan suatu saat rahasia mereka bakal terbongkar.

Pada April 2013, setelah ICIJ pertama kali mempublikasikan laporan berjudul "Offshore Leaks" mengenai kebocoran dokumen rahasia di British Virgin Islands dan Singapura, sejumlah klien Mossack Fonseca menulis email, meminta jaminan dari perusahaan itu bahwa rahasia mereka bakal aman dari kebocoran.

Sebagai jawaban, Mossack Fonseca meminta klien mereka agar tak usah khawatir. Mereka menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menjaga privasi klien "adalah prioritas utama kami. Semua informasi rahasia Anda tersimpan dalam pusat data kami yang amat canggih dan semua komunikasi Anda dengan jejaring global kami dilakukan lewat saluran yang terenkripsi dengan algoritma berstandar dunia."

TAMAT

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi.

Baca Selengkapnya

PANAMA PAPERS : Jejak Korupsi Global dari Panama (4)

Pada 10 Februari 2011, sebuah perusahaan tak dikenal di British Virgin Islands bernama Sandalwood Continental Ltd. meminjamkan US$ 200 juta ke sebuah perusahaan gelap lain yang berbasis di Siprus dengan nama Horwich Trading Ltd. Pada keesokan harinya, Sandalwood menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu --termasuk bunga-- pada Ove Financial Corp., sebuah perusahaan misterius di British Virgin Islands. Untuk memperoleh hak itu, Ove membayar US$ 1 saja.

Jejak uang ini tak berhenti di sana. Pada hari yang sama, Ove menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu pada sebuah perusahaan Panama bernama International Media Overseas. Perusahaan ini juga membayar hanya US$ 1 saja.

Dalam jangka waktu 24 jam saja, pinjaman itu, setidaknya di atas kertas, sudah berpindah ke tiga negara, dua bank dan empat perusahaan, membuat uang itu menjadi nyaris mustahil dilacak.

Ada banyak alasan mengapa orang-orang di belakang transaksi ini ingin perpindahan uang ini tersamarkan. Belakangan terungkap bahwa fulus jumbo ini berasal dari lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebuah bank berbasis di St Petersburg, Bank Rossiya, yang pemilik dan komisaris utamanya dikenal sebagai 'juru bayar Putin' adalah lembaga yang membentuk Sandalwood Continental dan mengarahkan aliran uang ini.

Sementara International Media Overseas, yang mendapat hak tagih atas dana US$ 200 juta, dikendalikan di atas kertas oleh kawan lama Putin, Sergey Roldugin, seorang pemain cello klasik yang menjadi ayah baptis untuk anak perempuan tertua Putin.

Pinjaman US$ 200 juta ini adalah satu dari belasan transaksi dengan total nilai US$ 2 miliar yang bisa ditemukan dalam dokumen Mossack Fonseca, yang berisi nama orang dan perusahaan yang terkait dengan Putin. Mereka adalah pengendali utama Bank Rossiya yang menguasai mayoritas saham di perusahaan pembuat truk terbesar di Rusia dan punya sejumlah saham rahasia di aset-aset penting industri media di negara itu.

Pembayaran mencurigakan dari kroni Putin ini bisa jadi didesain sebagai setoran, kemungkinan sebagai imbalan atas kontrak atau bantuan dari pemerintah Rusia. Dokumen rahasia yang bocor ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman uang dalam transaksi ini bersumber dari sebuah bank di Siprus yang pada saat itu dimiliki oleh Bank VTB, yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia.

Pada sebuah konferensi pers akhir Maret 2016, juru bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemerintah Rusia tidak akan menjawab pertanyaan dari ICIJ atau media mitranya, karena pertanyaan yang diajukan "sudah disampaikan beratus kali dan dijawab beratus-ratus kali." Peskov menambahkan bahwa Rusia sudah meyiapkan "semua amunisi legal yang mungkin di arena nasional dan internasional, untuk melindungi kehormatan dan martabat presiden kami."

Di bawah perjanjian nasional dan internasional, firma seperti Mossack Fonseca yang membantu membuat perusahaan dan rekening bank seharusnya selalu mencari kemungkinan klien mereka terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, atau pelanggaran lain. Secara hukum, mereka diminta untuk memperhatikan orang-orang yang secara politik terkait (politically exposed persons) – yakni pejabat pemerintah, anggota keluarga mereka atau orang dekat. Jika seseorang masuk dalam kategori itu maka perantara yang membuatkan dokumen perusahaan untuk mereka diharapkan meninjau kembali seluruh kegiatan yang bersangkutan untuk memastikan mereka tak tersangkut kasus korupsi.

Mossack Fonseca memberitahu ICIJ kalau mereka "sudah menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus dimana individu yang terlibat merupakan kategori politically exposed persons."

Namun, seringkali, Mossack Fonseca seolah tak paham siapa sebenarnya klien mereka. Sebuah laporan audit pada 2015 menemukan bahwa Mossack hanya tahu identitas asli dari pemilik 204 perusahaan, dari total 14.086 perusahaan yang mereka dirikan di Seychelles, sebuah kawasan surga bebas pajak di Samudera India.

Otoritas di British Virgin Islands bahkan pernah mendenda Mossack Fonseca sebesar US$ 37.500 karena firma ini melanggar aturan anti pencucian uang ketika membuatkan perusahaan untuk anak mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dan tidak menjelaskan siapa klien mereka meski Mubarak dan anaknya telah didakwa melakukan korupsi di Mesir. Review internal di Mossack Fonseca sendiri menyimpulkan bahwa 'formula penilaian risiko (risk assesment) kita amat lemah."

Analisa ICIJ sendiri atas dokumen Mossack yang bocor menemukan ada setidaknya 58 anggota keluarga dan orang dekat perdana menteri, presiden dan raja-raja yang jadi klien firma ini. Catatan menunjukkan, sebagai contoh, bahwa keluarga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menggunakan yayasan dan perusahaan di Panama untuk menguasai saham rahasia di tambang emas dan sebuah real estate di London.

Anak-anak dari Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif juga memiliki sebuah real estate di London, lewat sebuah perusahaan yang dibuatkan oleh Mossack Fonseca.

Di Cina, anggota keluarga dari setidaknya delapan mantan maupun pejabat aktif Komite Pusat Politbiro Partai Komunis Cina, organ utama pemerintahan negeri itu, memiliki perusahaan offshore yang didirikan via Mossack Fonseca. Bahkan saudara ipar Presiden Xi Jinping termasuk yang mendirikan dua perusahaan di British Virgin Islands pada 2009.

Juru bicara pemerintahan Azerbaijan, Cina dan Pakistan tidak menjawab permohonan konfirmasi untuk informasi ini. Daftar pemimpin dunia yang menggunakan Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan offshore termasuk Presiden Argentina Mauricio Macri, yang pernah menjabat Direktur dan Wakil Presiden sebuah perusahaan berbasis di Panama, yang dikelola Mossack Fonseca, ketika Macri menjadi pengusaha dan kemudian Wali Kota Buenos Aires, Ibu Kota Argentina. Juru bicara pemerintah Argentina menegaskan bahwa Macri tak pernah memiliki saham perusahaan itu secara personal, karena perusahaan itu adalah bagian dari bisnis keluarga.

Ketika Rusia menginvasi wilayah Ukraina, Donbas, pada 2014, catatan menunjukkan bagaimana wakil dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko berusaha mencari salinan rekening air dan listrik pribadi untuk Poroshenko sebagai kelengkapan dokumen pendirian perusahaannya di British Virgin Islands. Juru bicara Poroshenko menegaskan bahwa pendirian perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa politik atau militer apapun di Ukraina.

Penasehat keuangan Poroshenko menjelaskan bahwa Presiden tidak memasukkan perusahaan BVI itu dalam laporan kekayaannya karena perusahaan itu dan anak perusahaannya di Belanda dan Siprus tidak memiliki aset apapun. Perusahaan itu didirikan sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi di bisnis Poroshenko.

Ketika Sigmundur David Gunnlaugsson menjadi Perdana Menteri Islandia pada 2013, dia juga menyembunyikan satu rahasia yang bisa mengganggu karir politiknya. Pada 2009, ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen, Gunnlaugsson dan istrinya bersama-sama memiliki sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands. Beberapa bulan kemudian, dia menjual saham bagiannya ke istrinya dengan nilai US$ 1.

Perusahaan itu memegang surat utang yang semula bernilai jutaan dolar di tiga bank raksasa di Islandia. Ketiga bank itu rontok pada puncak krisis  ekonomi dunia pada 2008 dan membuat perusahaan Gunnlaugsson otomatis menjadi kreditor dalam proses pailit ketiga bank itu.

Tahun lalu, pemerintah Islandia bernegosiasi dengan semua kreditor bank-bank yang tutup di sana. Namun Gunnlaugsson tetap tidak melaporkan keterlibatannya sebagai pemilik salah satu perusahaan kreditor yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan finansial dari negosiasi itu.

Gunnlaugsson membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor. Catatan Mossack Fonseca yang bocor tidak menjelaskan dengan detail apakah posisi politik Gunnlaugsson merugikan atau menguntungkan nilai surat utang yang dia pegang melalui perusahaan offshore itu.

Dalam sebuah wawancara dengan mitra ICIJ, Reykjavik Media, Gunnlaugsson membantah menyembunyikan asetnya. Ketika nama perusahaan offshore yang terkait dirinya, Wintris Inc. disebut, Perdana Menteri itu berujar, "Saya merasa tak nyaman dengan pertanyaan ini, karena seolah Anda menuduh saya sesuatu." Dia kemudian menghentikan wawancara.

Empat hari kemudian, istrinya mempublikasikan isu ini melalui Facebook. Dalam catatan yang ditulis istri Gunnlaugsson di media sosial itu, dia menegaskan bahwa dialah yang memiliki perusahaan offshore itu, dan bukan suaminya. Dia juga menegaskan bahwa semua pajak perusahaan itu sudah dibayar. Penjelasan istri Gunnlaugsson membuat sejumlah anggota parlemen Islandia makin mempertanyakan mengapa Perdana Menteri tidak membuat penjelasan itu sebelumnya. Satu anggota parlemen bahkan sudah mendesak Gunnlaugsson untuk mundur dari posisinya.

Perdana Menteri Islandia melawan dan merilis sebuah penjelasan sepanjang 8 halaman untuk menegaskan bahwa "tidak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan saya membuka informasi ini karena perusahaan itu milik istri saya dan perusahaan itu hanya perusahaan induk (holding company) yang tak terlibat dalam bisnis komersial apapun."

(bersambung)……

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi.

 

Baca Selengkapnya

PANAMA PAPERS : Jejak Korupsi Global dari Panama (3)

Ayah Nick Kgopa meninggal ketika dia baru berumur 14 tahun. Rekan sekerja ayahnya di sebuah tambang emas di utara Afrika Selatan mengatakan ayah Nick meninggal akibat paparan zat kimia di dalam tambang.

Nick dan adiknya yang tuna rungu, bisa bertahan hidup tanpa ayah mereka berkat kiriman uang bulanan dari sebuah dana sosial yang dirancang untuk membantu janda dan anak yatim dari pekerja tambang di Afrika Selatan.

Sayangnya, suatu hari kiriman uang mendadak berhenti. Laporan media memaparkan kalau keluarga Nick adalah satu dari sekian keluarga yang jadi korban tak langsung sebuah skandal penipuan masif senilai US$ 60 juta yang dilakukan sekelompok pengusaha Afrika Selatan. Menurut dakwaan jaksa, beberapa orang yang terkait perusahaan manajemen aset, Fidentia, berkomplot untuk merampok dana investasi, yang selama ini sebagian hasilnya dipakai untuk mendukung kehidupan anak yatim seperti Nick Kgopa. Total ada 46 ribu orang janda dan anak yatim yang kehilangan tunjangan bulanannya akibat penipuan ini.

Dokumen Mossack Fonseca yang bocor menunjukkan bagaimana setidaknya dua orang yang terlibat dalam penipuan ini menggunakan firma hukum asal Panama itu untuk menciptakan perusahaan offshore. Dokumen juga menunjukkan bagaimana Mossack terus menerus melindungi para penipu dan uang hasil penipuan mereka, meski otoritas Afrika Selatan sudah mengumumkan keterlibatan mereka dalam skandal ini.

Para penipu skema ponzi dan jejaringnya kerap menggunakan struktur perusahaan offshore untuk mendukung skema mereka dan menyembunyikan prosesnya. Kasus Fidentia misalnya bukanlah satu-satunya penipuan besar yang muncul dalam daftar klien Mossack Fonseca.

Di Indonesia, sejumlah investor menuding sebuah perusahaan yang didirikan Mossack Fonseca di British Virgin Islands terlibat dalam skema penipuan yang merugikan sedikitnya 3.500 orang dengan nilai lebih dari US$ 150 juta. "Kami amat membutuhkan dana untuk pendidikan anak kami pada bulan April ini," kata seorang investor Indonesia dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah dalam emailnya pada Mossack Fonseca yang dikirim pada April 2007. "Tolong beri saran, apa yang bisa kami lakukan," tulisnya lagi. Nama Mossack dan alamat emailnya tercantum dalam leaflet perusahaan investasi itu.

Dalam kasus Fidentia, catatan Mossack menunjukkan bagaimana satu dari kelompok penipu yang belakangan dipenjara di Afrika Selatan, Graham Maddock, membayar US$ 59 ribu pada 2005 dan 2006 untuk menciptakan dua perusahaan offshore, termasuk satu yang bernama Fidentia North America. Catatan Mossack menunjukkan bahwa mereka memberikan pelayanan VIP pada Maddock.

Mossack juga menciptakan struktur perusahaan offshore untuk Steven Goodwin, pria yang belakangan disebut jaksa di Afsel berperan penting dalam penipuan Fidentia. Setelah skandal ini terbongkar pada 2007, Goodwin terbang ke Australia, kemudian ke Amerika Serikat, dimana pengacara Mossack menemuinya di sebuah hotel mewah di Manhattan, New York, untuk mendiskusikan keadaan perusahaan offshore-nya.

Karyawan Mossack menulis dalam catatan internal perusahaannya kalau dia dan Goodwin "berbicara dengan mendalam" mengenai skandal Fidentia dan dia "meyakinkan Goodwin untuk lebih melindungi" perusahaan offshore miliknya jika Goodwin melimpahkannya pada pihak ketiga. Dalam memo itu, karyawan Mossack menulis bahwa Goodwin tidak terlibat dalam skandal itu "dalam kapasitas apapun" dan dia "hanya korban dari keadaan."

Pada April 2008, FBI menangkap Goodwin di Los Angeles dan mendeportasi dia kembali ke Afrika Selatan. Di sana, Goodwin mengaku bersalah dalam kasus penipuan dan pencucian uang. Dia kemudian divonis 10 tahun penjara.

Sebulan setelah Goodwin divonis, seorang karyawan Mossack menulis email yang berisi rencana mereka membuat frustasi penegak hukum di Afrika Selatan yang sedang berusaha merebut kembali aset Goodwin yang disembunyikan di perusahaan offshore, Hamlyn Property LLP. Perusahaan itu memang sengaja dibuat Goodwin untuk menguasai industri real estate di Afrika Selatan.

Karyawan ini menyarankan agar ada seorang akuntan yang diminta "mempersiapkan" audit untuk tahun fiskal 2006 dan 2007, dalam upaya "mencegah jaksa mengambil tindakan apapun atas badan hukum di belakang Hamlyn." Dia menggunakan tanda kutip di kata "mempersiapkan".

Tak jelas apakah saran itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Mossack Fonseca tidak menjawab pertanyaan soal relasinya dengan Goodwin. Kuasa dari Goodwin menjelaskan pada ICIJ bahwa kliennya "tidak memiliki hubungan apapun" dengan skandal Fidentia, dan "tidak terlibat langsung maupun tak langsung dengan 46 ribu janda dan anak yatim."

(bersambung)……

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi.

Baca Selengkapnya

PANAMA PAPERS : Jejak Korupsi Global dari Panama (2)

Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak

Sebelum fajar menyingsing pada 26 November 1983, enam perampok menyelinap masuk ke gudang milik Brink’s-Mat di Bandara Heathrow, London, Inggris. Mereka mengikat penjaga keamanan, menyiram mereka dengan bensin dan menyalakan korek api lalu mengancam akan membakar mereka semua kecuali mereka membukakan pintu almari besi di sana. Di sana, para perampok menemukan hampir 7 ribu batang emas, berlian dan uang tunai. "Terima kasih banyak atas bantuannya. Selamat Natal," kata salah satu perampok ketika mereka pergi.

Media di Inggris ketika itu menyebut perampokan ini sebagai kejahatan abad ini: ‘Crime of the Century’. Apalagi belakangan sebagian besar hasil rampokan ini, termasuk hasil penjualan emas yang dicairkan, tak pernah ditemukan sampai sekarang. Kemana uang hasil rampokan itu mengalir adalah misteri yang terus menarik perhatian pemerhati dunia kejahatan di Inggris.

Sekarang dokumen Mossack Fonseca menunjukkan bahwa firma ini dan pendirinya, Jürgen Mossack, amat mungkin terlibat melindungi kekayaan hasil kejahatan fenomenal ini, dengan menyembunyikan sebuah perusahaan yang terkait dengan Gordon Parry, seorang makelar di London yang bertugas mencuci uang dari komplotan perampok Brink’s-Mat.

Enambelas bulan setelah perampokan itu, catatan menunjukkan Mossack Fonseca mendirikan sebuah perusahaan cangkang di Panama bernama Feberion Inc. Jürgen Mossack adalah satu dari tiga direktur 'nominee' perusahaan itu. Nominee adalah istilah di dunia bisnis gelap untuk menyebut orang yang namanya dipakai di dokumen perusahaan seolah sebagai pemilik namun sebenarnya tidak punya kendali atas operasional perusahaan itu.

Sebuah memo internal yang ditulis Jurgen Mossack menunjukkan bahwa baru pada 1986, dia sadar bahwa klien itu "tampaknya terlibat dalam pengelolaan dana dari hasil perampokan Brink’s-Mat di London. Perusahaan itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang ilegal, namun bias saja perusahaan itu menginvestasikan uang lewat rekening bank dan properti yang diperoleh secara tak sah."

Setahun kemudian, pada 1987, catatan Mossack Fonseca menunjukkan dengan jelas bahwa ada kaitan antara Gordon Parry dan Feberion. Namun, bukannya membantu penegak hukum untuk memeriksa asset Feberion, Mossack malah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan aset dan mencegah polisi mengendalikan perusahaan itu.

Misalnya, ketika polisi berhasil menguasai dua sertifikat kepemilikan Feberion, Mossack malah menerbitkan 98 saham baru, sebuah langkah yang secara efektif mencegah penyidik masuk ke dalam perusahaan itu dan menggagalkan upaya penegakan hukum. Baru pada 1995, tiga tahun setelah Parry dikirim ke penjara atas keterlibatannya dalam perampokan emas, Mossack memutus hubungan dengan Feberion.

Juru bicara Mossack membantah tudingan bahwa perusahaan mereka membentengi dana hasil perampokan Brink's-Mat. Mereka menegaskan bahwa Jurgen Mossack tidak pernah terlibat dengan urusan bisnis apapun dengan Parry, dan tidak pernah dihubungi polisi soal kasus ini. Pembelaan Mossack Fonseca ini menunjukkan bagaimana pelaku bisnis offshore siap melakukan apapun untuk melayani pelanggan mereka.

                             Kantor Mossack Fonseca di Panama

Sistem offshore mengandalkan jejaring industri global dari para bankir, pengacara, akuntan dan para perantara yang bekerjasama untuk melindungi rahasia klien mereka. Para pakar kerahasiaan ini menggunakan perusahaan anonim, majelis wali amanat (trust), dan entitas papan nama (paper entities) lain untuk menciptakan sebuah struktur kompleks yang bisa dipakai untuk menyamarkan asal usul dana haram.

"Mereka (perusahaan seperti Mossak Fonseca) adalah bensin yang menjalankan mesin ini," kata Robert Mazur, mantan agen anti narkotika Amerika Serikat dan penulis buku 'The Infiltrator: My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar's Medellín Cartel'. Menurut Mazur, "Mereka adalah bagian yang amat penting untuk suksesnya sebuah organisasi kriminal."

Mossack Fonseca membantah tudingan itu. Mereka menegaskan bahwa mereka mengikuti "huruf demi huruf peraturan hukum dan juga spiritnya. Karena itulah, selama 40 tahun kami beroperasi, kami tidak pernah didakwa melanggar hukum."

Para pria yang mendirikan Mossack Fonseca berpuluh tahun lalu, dan berlanjut hingga kini sebagai mitra utama perusahaan ini, adalah figur-figur yang amat dikenal di dunia politik dan publik Panama. Jürgen Mossack adalah seorang imigran asal Jerman yang semenjak kecil pindah ke Panama bersama keluarganya.

Ayahnya mencari kehidupan baru di Panama, setelah menjadi tentara Waffen-SS di era Hitler pada perang Dunia II. Ramon Fonseca adalah novelis yang kerap mendapat penghargaan, yang belakangan menjadi penasehat untuk Presiden Panama. Dia mengambil cuti dari pekerjaannya menjadi penasehat Presiden pada Maret 2016, setelah Mossack dikaitkan dengan skandal di Brasil dan setelah media mulai mempertanyakan cara kerja firma itu.

Dari basisnya di Panama, yang sudah lama dikenal sebagai zona rahasia finansial dunia, Mossack Fonseca melahirkan perusahaan-perusahaan anonim di Panama, British Virgin Islands dan surga finansial lainnya. Firma ini telah bekerja berdampingan dengan bank besar dan kantor pengacara ternama di tempat seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss, membantu klien memindahkan uang atau memotong tagihan pajak mereka.

Analisa ICIJ atas dokumen yang bocor ini menemukan bahwa ada lebih dari 500 bank, cabang dan rekanan, yang pernah bekerja dengan Mossack Fonseca sejak 1970an untuk membantu klien mengelola perusahaan offshore.

UBS membantu mempersiapkan 1.100 perusahaan offshore lewat Mossack Fonseca. Sementara HSBC dan afiliasinya menciptakan lebih dari 2.300 perusahaan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ada indikasi Mossack bekerjasama dengan lebih dari 14 ribu bank, kantor pengacara, dan perantara lain untuk mendirikan perusahaan, yayasan, majelis wali amanat (trust), untuk pelanggan.

Mossack Fonseca menegaskan bahwa para perantara inilah yang sejatinya merupakan klien mereka, bukan para pelanggan yang menggunakan perusahaan offshore yang mereka ciptakan. Firma ini mengatakan bahwa para perantara ini justru menyediakan satu lapisan tambahan untuk memeriksa keabsahan klien mereka. Soal prosedur mereka, Mossack Fonseca berani menegaskan bahwa mereka "mengikuti dan bahkan melebihi ketentuan dan standar yang mengikat mereka."

Dalam upayanya melindungi Feberion Inc., perusahaan cangkang yang terkait dengan perampokan emas di Brink's-Mat, Mossack Fonseca menggunakan sebuah firma yang berbasis di Panama, Chartered Management Company, yang dikendalikan oleh Gilbert R.J. Straub, seorang ekspatriat asal Amerika yang pernah terlibat dalam skandal Watergate.

Pada 1987, ketika polisi Inggris memeriksa perusahaan cangkang itu, Jürgen Mossack dan satu direktur lain di Feberion mundur, dengan syarat mereka akan diganti oleh direktur baru yang ditunjuk perusahaan Straub, Chartered Management. Belakangan, Straub ditangkap oleh Badan Anti Narkotika Amerika Serikat, dalam sebuah kasus yang tidak langsung berkaitan dengan kasus Brink's-Mat. Ini diungkapkan Mazur, bekas agen Badan Anti Narkotika Amerika Serikat.

Mazur-lah yang mengumpulkan keping demi keping bukti sampai Straub mengaku bersalah terlibat dalam kasus pencucian uang pada 1995. Kepada Mazur, Straub pernah mengaku terlibat dalam penyaluran dana ilegal untuk kampanye pemilihan kembali Presiden AS Richard Nixon pada 1972.

(bersambung)……

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi.

 

Baca Selengkapnya

PANAMA PAPERS : Pesta Rahasia Para Buronan

Nama dua buronan penegak hukum Indonesia muncul bersama 11,5 juta dokumen lain dalam The Panama Papers. Lenyap dari Indonesia, dua pengusaha yang sudah divonis dalam kasus korupsi, Joko Soegiarto Tjandra dan Agus Anwar, terlacak aktif berbisnis lewat perusahaan cangkang (shell companies) yang dilindungi tabir kerahasiaan di kawasan suaka pajak. Bisa jadi petunjuk baru membuka skandal BLBI.

Seorang staf senior Kejaksaan Agung mendadak menyela penjelasan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah. Menatap atasannya dengan penuh arti, dia berbisik, “Off the record.” Arminsyah terdiam sebentar. Dia sedang menjawab pertanyaan reporter Tempo soal apa saja yang sudah dilakukan aparatur penegak hukum untuk melacak harta kekayaan pengusaha buron Joko Soegiarto Tjandra, pada Kamis siang, 7 April 2016 itu, ketika bawahannya mengingatkan. “Soal itu, kami tidak bias menjawab,” kata Arminsyah kemudian.

Jajaran Kejaksaan Agung memang pantas bersikap ekstra hati-hati. Kegagalan mereka membawa pulang dua buron kelas kakap, Joko Tjandra dan Agus Anwar, sejak kabur bertahun-tahun lalu, sedang jadi sorotan lagi. Pasalnya, dua nama pebisnis yang sudah divonis dalam kasus korupsi ini, belakangan tercantum dalam dokumen bocoran firma hukum Panama, Mossack Fonseca. Informasi tentang dua buron ini terselip dalam data sebesar 2,6 terabyte dalam The Panama Papers. Data yang pertama kali bocor pada koran Jerman Suddeutsche Zeitung ini dipublikasikan serentak oleh 100 media di seluruh dunia di bawah koordinasi The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Tempo adalah satu-satunya media di Indonesia yang memperoleh data bocoran ini.

Kepada Tempo, Arminsyah mengaku para jaksa masih memantau aktivitas Joko Tjandra selama di pelarian. Joker, begitu aparatur penegak hokum menjuluki pengusaha ini, kini berdomisili di Papua Nugini dan kerap pergi ke Singapura, Hongkong, Australia hingga Cina. Kalau sudah tahu, mengapa tidak ditangkap?

“Dia tahu kalau sedang diincar, jadi sudah mempersiapkan segalanya sebelum berkunjung,” kata Arminsyah. Pergi ke manapun, kata dia, Joko selalu dikawal ketat orang-orang dekatnya. Selain itu, kata Arminsyah, anggaran Kejaksaan amat terbatas. Dua faktor itu membuat pengejaran para buron kakap ini jadi tersendat.

Joko Tjandra, 66 tahun, adalah buronan Kejaksaan Agung untuk kasus cessie (hak tagih) Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Kasus itu terjadi pada 1999 lalu. Joko kabur dari bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat carteran pada 9 Juni 2009 menuju Papua Nugini. Itu persis sehari sebelum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bapak empat anak itu dilarang bepergian ke luar negeri. Kedekatan jarak antara waktu pelarian Joko dan penerbitan perintah cekal membuat banyak orang mencium bau amis kongkalikong.

Sementara Agus Anwar, 60 tahun, adalah mantan Direktur Bank Pelita dan Istimarat yang menikmati Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di puncak krisis ekonomi Indonesia pada 1998 silam. Setelah menolak membayar dana talangan negara sebesar Rp 550 miliar, Agus menghilang. Konon dia kabur ke Singapura. Kejaksaan mengatakan baru 70 persen dari uang itu yang dibayarkan Agus pada negara.

Pada 18 September 2012, Menteri Keuangan (waktu itu) Agus Martowardojo mengatakan Agus Anwar masih belum membayar utangnya, dan karena itu statusnya sebagai buron tak berubah. Perintah cegah ke luar negeri (cekal) untuk dia juga masih aktif. Artinya pemerintah masih mengira Agus Anwar berstatus WNI.

Belakangan, beredar kabar kalau Agus Anwar sudah menjadi warga Negara Singapura sejak 2004. Paspornya bernomor E0887983B, dan beralamat di 15 Ardmore Park, #04-03 Singapore, 259959.

Tempo menemukan nama dua buron ini di dokumen Panama Papers dan menelusuri sepak terjang mereka selama di pelarian. Berbagai aktivitas bisnis mereka yang terungkap dari bocoran data Mossak Fonseca, seolah menunjukkan kalau mereka tengah berpesta di negeri orang, dengan uang yang seharusnya mereka kembalikan pada negara.

Setelah kabur dari Indonesia, Joko langsung dikenal sebagai pebisnis terkemuka di Papua Nugini. Tiga tahun setelah lolos dari jerat hukum, sang Joker resmi menjadi warga negara itu. Namanya pun berubah menjadi Joe Chan.

Joko S Tjandra

Dengan paspor Papua Nugini, Joe alias Joko bisa bebas keluar masuk negara lain. Saking seringnya keluar negeri, pada Mei 2014 lalu pemerintah Papua Nugini bahkan harus membuat paspor baru untuk Joe Chan. Buku paspornya sudah dipenuhi stempel keimigrasian dari manca negara. “Halaman paspornya sudah habis,” kata Kepala Imigrasi Papua Nugini kala itu, Mataio Rabura, seperti dikutip dari Post Courier.

Joko Tjandra memang disambut luar biasa hangat di Papua Nugini. Pada awal April 2016, tak kurang dari Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill yang terang-terangan berterimakasih atas kiprah Joe Chan alias Joko Tandjra membantu perekonomian negaranya dengan berbagai proyek pembangunan. Di sana, Joko Tjandra membangun bisnis properti, salah satunya di pusat pemerintahan Papua Nugini di Waigani senilai US$ 44,4 juta.

Ketika ditanya soal status hukum Joko yang jadi buron di Indonesia, O’Neill mengaku tak tahu menahu. “Kami tak pernah menerima permintaan pemulangan Joe Chan dari Pemerintah Indonesia,” kata O'Neill.

Dokumen Panama Papers dengan gamblang mengungkap luasnya skala bisnis Joko Tjandra. Ada sekitar 27 files yang berisi nama Joko Tjandra di data bocoran ini. Dokumen paling tua berasal dari 1986.

Pada tahun itu, Joko Tjandra dan dua saudaranya: Eka Tjandranegara dan Gunawan Tjandra, membentuk C+P Holdings Limited. Tanggal yang tertera pada dokumen adalah 3 November 1986. Tak ada keterangan mengenai apa bidang usaha perusahaan ini. Yang jelas, ada satu nama lagi dalam sertifikat pendirian C+P Holdings: konglomerat ternama Prayogo Pangestu.

Prayogo bukanlah nama sembarangan dalam jajaran pengusaha terkemuka di tanah air. Dengan bendera Barito Pacific, dia merupakan salah satu taipan yang besar dari bisnis kayu dan penguasaan hutan di era Orde Baru. Belakangan dia mendirikan PT Chandra Asri, yang bergerak di bisnis petrochemical.

Dari dokumen Panama Papers, terungkap kalau Prayogo dan Joko Tjandra punya relasi bisnis yang cukup dekat. Prayogo dan Joko Tjandra yang sama-sama berasal dari Kalimantan Barat itu mendirikan C+P Holdings dengan modal awal US$ 50 ribu, dengan nilai US$ 1 per saham. Prayogo menguasai 22.500 saham, dan Joko menguasai 14 ribu saham. Mereka berkantor di Citco Building, P.O. Box 662, Tortola, British Virgin Islands.

Prayogo Pangestu

Kongsi ini bertahan sampai dua dekade. Pada 2006, Joko menjual 4.000 lembar sahamnya kepada Prayogo. Dengan transaksi itu, alamat perusahaan juga ikut berubah. C+P kini berkantor di Akara Building, kantor yang sama dengan Mossack Fonseca di sana.

Pada awal April 2016 lalu, ketika dikonfirmasi soal kepemilikan perusahaan C+P, pengacara Hotman Paris Hutapea yang kerap menjadi kuasa hukum Prayogo, tak kunjung merespon pertanyaan Tempo. Dalam sejumlah kasus, Hotman Paris juga pernah menjadi pengacara untuk saudara Joko Tjandra, Gunawan Tjandra.

Jejak lain Joko Tjandra tercium pada sebuah dokumen lain bertanggal 11 Mei 2001. Di sana tercantum permintaan Joko pada Mossack Fonseca, untuk mendirikan sebuah perusahaan offshore bernama Shinc Holdings Limited di kawasan suaka pajak.

Shinc tercatat beralamat di Akara Building, Tortola, British Virgin Islands, yang juga alamat kantor Mossack Fonseca dan C+P Holdings di British Virgin Islands. Sertifikat Shinc mencantumkan modal awal perusahaan sebesar US$ 50 ribu, dengan harga US$ 1 per saham. Di sertifikat itu, Joker menggunakan alamat rumahnya di Jalan Simprug Golf 1 Kavling 89, Jakarta Selatan. Di awal pendirian Shinc, Joko adalah pemilik tunggal sekaligus menjabat direktur perusahaan.

Sepuluh tahun kemudian, pada Agustus 2012, atau tiga tahun setelah Joko Tjandra dinyatakan buron di Indonesia, ada email dari sebuah perusahaan investasi pada Mossack Fonseca. Mengklaim mewakili Joko, perusahaan itu meminta Mossack mengubah komposisi saham Shinc yang dikuasai Joko Tjandra.

Dokumen Panama Papers menunjukkan bahwa Mossack Fonseca kemudian mengurus administrasi penyerahan kepemilikan Shinc dari Joko kepada kedua putrinya, Joanne Soegiarto Tjandranegara dan Jocelyne Soegiarto Tjandra alias Jocy. Pada sertifikat perusahaan itu, kedua putrinya juga menggunakan alamat rumah yang sama dengan Joko Tjandra, di Simprug Golf, Jakarta Selatan.

Yang menarik, nama Joko tak dihapus dari sertifikat kepemilikan baru Shinc. Dia disebut sebagai anggota perusahaan. Sementara Jocy dan Joanne sama-sama menjabat direktur. Tidak ada yang menjabat komisaris. Yang juga tak kalah menarik, Joko minta agar perubahan kepemilikan ini dibuat bertanggal mundur (backdated). Meski perubahan terjadi pada 22 Agustus 2012, Joko minta dokumen yang ada mencantumkan tanggal 10 Januari 2012.

Jocelyne dan Joanne, dua anak kandung Joko Tjandra, tak bias diwawancara. Penjaga rumah mereka di Jalan Simprug Golf 1, Jakarta Selatan, tak mau menerima surat permohonan wawancara yang disodorkan, Rabu, 6 April 2016. Ia beralasan majikannya berada di luar negeri.

Di hari yang sama Tempo mengantarkan surat permohonan wawancara itu ke kantor mereka di lantai 53 Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun petugas di kantor itu juga menolak menerima surat wawancara itu.

Kabur ke Singapura dan menjadi warga negara di sana, rupanya tak membuat perangai Agus Anwar berubah. Dia tetap terbelit utang, dan menolak membayar cicilan pembayaran. Agus akhirnya dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Singapura setelah gagal membayar utangnya sebesar Sin$ 103,3 juta, atau senilai Rp 1,3 triliun. Kabar ini dilansir sebuah koran Singapura pada 4 Maret 2011.

Untuk mengembalikan utangnya, pengadilan menyita saham milik Agus Anwar di beberapa bank swasta di Singapura. Tak ada informasi soal berapa nilai saham itu dan apakah semuanya sudah menutup triliunan utang Agus Anwar.

Yang jelas, besar kemungkinan, harta Agus Anwar tak hanya itu saja. Pasalnya, dokumen Panama Papers mengungkapkan bagaimana lihainya Agus membuat struktur perusahaan offshore di kawasan suaka pajak. Skema macam itu kerap digunakan orang atau perusahaan yang ingin menghindari pembayaran pajak atau kewajiban lain di negaranya. Terlebih Mossack Fonseca adalah salah satu firma hukum paling top, yang biasa menyamarkan kepemilikan sebuah perusahaan di suaka pajak, sampai nyaris tak terlacak.

Dari penelusuran Tempo, Agus memiliki setidaknya lima perusahaan cangkang. Perusahaan itu adalah Quants Global Limited, Gem City Capital Limited, Oakwell Pacific Limited, Oregon Holdings Group Limited, dan Viscorp International Group Limited. Umumnya dia pemilik tunggal perusahaan dan juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut. Semua perusahaan itu rata-rata berdiri pada 2006 dan 2008, dengan menggunakan identitas Agus sebagai warga Singapura.

Arminsyah tampak tak kaget ketika diberitahu ada nama Joko Tjandra dan Agus Anwar dalam dokumen Panama Papers. Ia juga menyebutkan masih banyak pengusaha lain yang memiliki perusahaan di British Virgin Islands. Namun ia menolak berkomentar soal jumlah dan siapa saja mereka. Menurut dia, persoalan aset dan kekayaan para pengusaha yang disembunyikan di luar negeri, lebih tepat diurus instansi lain. “Kami hanya mengurus perkara hukumnya,” katanya.

Saat ditanya soal apa yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung untuk mengejar aset dan kekayaan para buron itulah, staf Arminsyah menyela dan memberi isyarat pada atasannya, “Itu off the record,” katanya kemudian.

Tempo

Mustafa Silalahi

Inge Klara

Angelina Anjar

Baca Selengkapnya