NASIB RUPIAH SETELAH KEPUTUSAN ECB

Pertemuan Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Kamis (10/3), memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau suku bunga operasi pembiayaan kembali sebesar lima basis poin ke tingkat terendah nol persen. Tak pelak, Dewan Gubernur ECB dinilai telah mengejutkan pasar keuangan global dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan secara dramatis karena memutuskan untuk memangkas sejumlah suku bunga dan memperluas program pembelian aset.

Suku bunga untuk fasilitas pinjaman marjinal akan mengalami penurunan sebesar lima basis poin menjadi 0,25% dan suku bunga fasilitas deposito akan menurun 10 basis poin menjadi minus 0,4%, mulai dari 16 Maret 2016. Terlepas dari perubahan kebijakan terkait suku bunga, ECB juga memutuskan untuk memperluas pembelian aset bulanan sebesar 20 miliar euro menjadi 80 miliar euro mulai April.

Aset-aset yang memenuhi syarat untuk dibeli di bawah program pembelian aset juga telah diperluas hingga mencakup obligasi berdenominasi euro layak investasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan nonbank yang didirikan di kawasan Eropa. Stimulus itu bertujuan untuk memompa likuiditas ke pasar keuangan sekaligus menggerakkan perekonomian Eropa yang selama ini dinilai stagnan.

Empat target operasi pembiayaan kembali dalam jangka panjang (LTRO II), masing masing dengan jatuh tempo 4 tahun, akan diluncurkan mulai Juni 2016. Presiden ECB, Mario Draghi, dalam konferensi pers, mengatakan pertumbuhan ekonomi Eropa akan membaik meskipun dikepung oleh berbagai persoalan, seperti anjloknya harga minyak dan pelambatan ekonomi Tiongkok.

Emas berjangka sebagai salah satu instrumen investasi berkategori safe haven langsung mendapat dorongan positif. Di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, komoditas emas berakhir lebih tinggi pada Kamis pasca keputusan ECB. Dorongan lahir dari kekhawatiran investor tentang prospek pelemahan di pasar Eropa setelah ECB memperluas program stimulus atau program pembelian aset.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik US$15,4 atau 1,22% dan menetap di level US$1.272,80 per ons setelah rilis data keputusan rapat Dewan Gubernur ECB. Emas naik ke penutupan tertinggi sejak 2 Februari 2015 ketika emas berjangka berakhir di level US$1.276,90 per ons. Emas tentunya mendapat dukungan dari investor yang memburu aset-aset safe haven setelah prospek pasar ekuitas dianggap akan memburuk dan akan memperlambat pemulihan di pasar keuangan global.

Pun pernyataan Presiden ECB Mario Draghi juga langsung memicu penurunan di pasar ekuitas AS dan euro. Dow Jones Industrial Average AS turun 127 poin atau 0,75% beberapa menit setelah rilis keputusan ECB. Indikator utama pasar saham Inggris, indeks FTSE 100 di London, juga ditutup turun 1,78% atau 109,62 poin ke level 6.036,70 poin pada sesi perdagangan hari Kamis (10/3).

Di pasar mata uang, dalam satu hari perdagangan yang sama, euro langsung membukukan keuntungan harian terkuatnya terhadap dolar sejak awal Desember tahun lalu. EUR-USD memuncak di level $1,1218 per dolar Amerika. Ini merupakan level tertinggi euro terhadap dolar sejak 15 Februari lalu. Dianggap sebagai reaksi mata uang yang membalikkan pelandaian tajam pada sesi-sesi perdagangan sebelumnya sehingga indeks dolar, ICE Dollar index DXY, parameter kekuatan dolar terhadap beberapa mata uang saingan utama dolar AS, turun 1% menjadi 96,2300.

Pelemahan dolar ini diperkirakan akan menjadi sentiment positif bagi rupiah dan diperkirakan akan memberikan pengawalan mantap pada arus dana asing yang masuk ke Indonesia, terutama ke pasar saham dan pasar keuangan dalam negeri. Pada penutupan perdagangan Jumat (11/3), rupiah bergerak fluktuatif dan ditutup terdepresiasi 23 poin atau 0,18% ke level Rp13.075 per dolar AS lalu bergerak di kisaran 13.034-13.118 per dolar AS. Angka pentupan di pasar spot ini berbeda tipis dengan kurs JISDOR Bank Indonesia, yakni rupiah hanya mampu parkir di level 13.087 per dolar pada sesi akhir perdagangan.

Kucuran dana program APP ECB yang baru saja diperluas, Quantitative Easing dari The Fed sejak krisis finansial 2008-2009 lalu, dan capital outflow dari Tiongkok dan Jepang, ditambah pula dengan susutnya nilai perdagangan barang dan jasa secara global, terbukti menimbulkan limpahan dana (Glut of Fund) ke dalam pasar finansial domestik. Dana itu menghampiri pasar financial Indonesia untuk berbiak dan mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk investasi portofolio (foreign portfolio investment) atau tawaran pinjaman yang umumnya berjangka waktu pendek dengan godaan suku bunga rendah sehingga secara temporer efek positifnya akan menyebabkan apresiasi nilai tukar rupiah (IDR) terhadap mata uang asing (terutama US$), serta menaikkan indeks harga saham gabungan di lantai Bursa Saham Indonesia.

Lalu bagaimana dengan keberlanjutan rupiah yang belakangan terpantau cukup kinclong? Harus diakui, penguatan rupiah sampai ke level 13.075 per dolar AS belakangan ini didorong oleh faktor eksternal, terutama pengaruh perekonomian Tiongkok, Amerika Serikat (pelemahan dolar, isu suku bunga the Fed, dll), penguatan temporer harga minyak dunia, dan saat ini ditambah lagi dengan isu pemangkasan suku bunga oleh ECB.

Sebagian besar dari faktor ini telah mendorong kenaikan investasi asing ke Indonesia, terutama ke pasar saham dan pasar sekunder. Namun demikian, fenomena ini juga menunjukkan bahwa rupiah masih rentan terhadap goncangan eksternal. Apresiasi rupiah boleh dikatakan hanya bersifat sementara sehingga untuk beberapa waktu ke depan masih sangat bergantung kepada perkembangan perekonomian Tiongkok, Amerika, minyak dunia, dan progres perekonomian global secara keseluruhan.

Ini akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah bersama otoritas moneter agar sentiment positif dari sisi eksternal yang kemudian membawa banyak investasi asing ke dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bukan hanya untuk kebutuhan politik agar terlihat mampu mengendalikan nilai tukar, tapi lebih kepada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan, terutama dalam rangka menjaga stabilitas mata uang agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menetapkan asumsi-asumsi bisnis ke depan.

Semoga!

#MediaIndonesia

#RonnyPSasmita

Baca Selengkapnya

MENGOPTIMALKAN PEMBERANTASAN NARKOBA

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba telah memasuki fase berbahaya. Namun, hasil penanggulangan kondisi itu masih jauh dari menggembirakan. Karena itu, kerja besar untuk menanggulangi kondisi tersebut sangat mendesak untuk dijalankan.

Rencana pemerintah untuk meningkatkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan kementerian dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya luar biasa itu.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, seusai meninjau Balai Laboratorium Narkoba di Jakarta, Kamis (10/3), membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah bertekad menaikkan status kepala BNN menjadi setingkat menteri. Komjen Budi Waseso pun akan dilantik ulang.

Menurut rencana, kata Luhut, peningkatan status BNN tersebut akan dilakukan melalui penerbitan peraturan presiden.

Kita mendukung rencana peningkatan status kelembagaan BNN tersebut. Rencana itu kita lihat selaras dengan kebijakan Presiden yang mendeklarasikan perang terhadap narkoba.

Kita mencatat, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara akhir Februari lalu, Presiden, selain menyatakan perang terhadap narkoba, juga meminta BNN, Polri, TNI, Kemenkum dan HAM, Kemenkominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Ditjen Bea dan Cukai bergerak bersama menanggulangi masalah narkoba.

Terkait dengan perintah itu, sangat tepat meningkatkan status BNN menjadi sebuah lembaga setingkat kementerian. Status itu bukan saja penting, melainkan juga bersifat mendesak.

Selama ini, BNN yang diminta sebagai leading sector nasional dari upaya pemberantasan narkoba hanya berstatus sebagai sebuah badan di bawah koordinasi Mabes Polri.

Dengan status itu, BNN dituntut untuk menangani persoalan lintas bidang lintas sektoral yang menjangkau banyak otoritas kementerian dan lembaga negara. Status di bawah Polri dinilai membatasi kewenangan BNN untuk melakukan koordinasi lintas bidang. Kita sepakat dengan penilaian itu. Dengan penaikan status BNN menjadi setingkat kementerian, kinerja lembaga itu untuk menjadi leading sector lintas bidang dapat diharapkan menjadi lebih kapabel dan fleksibel.

Melalui skema yang sama, keterbatasan fasilitas, anggaran, personalia, dan fasilitas lain yang selama ini dikeluhkan sebagai penghambat kinerja BNN dapat dicarikan solusi secara kelembagaan. Kita berharap peningkatan status kelembagaan BNN setaraf dengan kementerian benar-benar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga itu.

Yang kita ingin lihat ialah, setelah peningkatan status itu, BNN kelak harus mampu menurunkan angka penyalahgunaan narkoba ke level yang diharapkan. Jika tidak bias dihilangkan sama sekali, penyalahgunaan narkoba harus dapat ditekan ke level serendah-rendahnya.

Dengan status itu pula, BNN harus meningkatkan fungsi koordinasi dengan lembaga terkait lain, termasuk Polri yang selama ini menjadi lembaga induk dan juga TNI.

Kita menghendaki dengan peningkatan status menjadi setingkat kementerian, fungsi leading sector BNN diimplementasikan secara optimal untuk melindungi anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

#MediaIndonesia

 

Baca Selengkapnya

LABUAN BAJO - Indonesia’s Next Big Ecotravel Hotspot

Para penjelajah dari Portugis jatuh cinta pada Labuan Bajo yang mereka sebut sebagai Tanjung Bunga sejak lebih dari tiga abad lalu. Saat ini, Labuan Bajo yang dikatakan sebagai “Indonesia’s next big ecotravel hotspot” oleh Lonely Planet, menjadi wahana petualangan baru bagi para wisatawan modern.

Saat Anda pertama kali menjejakkan kaki di ujung barat Flores, Anda langsung diserbu oleh percikan warna-warni dan aroma tropis yang telah menginspirasi para penjelajah terdahulu untuk menjuluki tempat ini sebagai Tanjung Bunga.

Semenjak tercipta sebagai sebuah desa nelayan kecil yang sunyi bernama Bajau Laut (Sea Gypsy), Labuan Bajo yang secara harfiah berarti ‘Pelabuhan Bajo’, telah bertumbuh menjadi salah satu kota turisme terbaik Indonesia. Lonely Planet baru-baru ini menyebut Labuan Bajo sebagai “Indonesia’s next big eco-travel hotspot”, tetapi para wisatawan modern utamanya memanfaatkan tempat ini sebagai persinggahan sebelum melakukan perjalanan ke dataran tinggi atau titik keberangkatan untuk berlayar ke Taman Nasional Komodo.

Habitat komodo yang legendaris berada hanya sejauh empat jam ke arah barat daya dari Labuan Bajo dan tersedia segala jenis armada kapal untuk membawa pengunjung menyusuri tempat yang mungkin layak disebut kepulauan paling menawan dan menggugah di planet ini.

Banyak kapal pesiar mewah dari seluruh dunia berlabuh di Labuan Bajo. Kapal kapal ini membentuk barisan yang elegan, menciptakan pemandangan yang cantik untuk wisatawan. Meski demikian, pesiar ke Taman Nasional Komodo tak hanya dapat dinikmati oleh para wisatawan jetset, namun juga para wisatawan backpackers, berkat adanya armada kapal lokal yang menawarkan pesiar pribadi dengan harga yang cukup terjangkau. Atau Anda juga bisa menyewa perahu yang lebih sederhana namun tetap menawarkan fasilitas yang lengkap seperti kamar tidur, toilet, makan dan minum selama perjalanan, termasuk peralatan snorkelling. Harga yang ditawarkan sekitar 100 USD. Carilah kapal dengan nakhoda dan kru yang berpengalaman untuk memastikan perjalanan Anda aman dan terhindar dari arus laut yang tak terduga serta terumbu karang yang berbahaya.

Walaupun Labuan Bajo sering dianggap sebagai kota transit, namun meningkatnya jumlah wisatawan menunjukkan bahwa Labuan Bajo sendiri adalah kota yang cukup menarik. Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menelusuri kota yang kecil namun dikelilingi pemandangan yang indah ini. Jika dahulu pilihan tempat makan hanya terbatas pada warung-warung sederhana, sekarang sudah banyak restoran di sepanjang kota yang menyajikan berbagai menu variatif. Salah satu santapan yang wajib dicoba adalah ikan kuah sunu (sup ikan dengan kuah asam yang sangat enak) dan steamboat udang yang dimasak dengan gaya Flores.

Untuk mendekatkan diri dengan kehidupan warga lokal, Anda bisa mengunjungi pasar malam atau pasar pagi di kota ini untuk sekedar melihat berbagai ikan dan sayuran segar yang dijual oleh para pedagang. Ikan segar yang lezat lengkap dengan nasi dijual mulai dari harga Rp30.000.

Jalan pun menanjak curam di pedalaman Labuan Bajo, melintasi perkebunan yang bertingkat, tanaman anggrek, serta hutan lebat. Pulau dengan gunung-gunung berapi ini mengingatkan akan bentuk naga dengan tanduk-tanduk tajam di punggungnya. Dataran tinggi Flores, dengan angin pasatnya yang sejuk dapat sedikit meredam panasnya matahari tropis, telah dikenal memiliki beberapa lintasan trekking terbaik di negeri ini. Daerah seperti Bajawa (dengan desa desa tradisionalnya) dan pemandangan warna-warni danau Kawah Kelimutu yang indah mengundang wisatawan agar menempuh jalan menuju Pulau Komodo dengan menyusuri jalan raya yang melintasi lembah dataran tinggi yang belum banyak diketahui orang. Banyak juga wisatawan yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Maumere dengan menyusuri jalur ekspedisi darat ke arah Timur sepanjang 666 km. Jalur legendaris ini dikenal sebagai jalan raya Trans-Flores. Atau Anda bisa juga menempuh jalur sepanjang pulau untuk ke Larantuka yang kaya akan peninggalan Portugis.

Anda mungkin akan sampai di pantai barat Flores dan berencana untuk melanjutkan perjalanan, namun seperti wisatawan lainnya, Anda bisa saja tergoda untuk berhenti di Labuan Bajo karena kota tempat transit ini menawarkan banyak hal yang menarik. Sempatkan waktu untuk menikmati pemandangan yang indah di Labuan Bajo sebelum Anda mulai bertualang. Di teluknya, terlihat armada kapal besar yang tetap berdiri megah di atas gelombang laut yang pasang, sementara kapal kayu milik nelayan berhimpitan di dermaga pasar ikan. Sebuah pemandangan khas kota Labuan Bajo.

Zaman mungkin saja berubah bagi Labuan Bajo, tapi ketika kita berdiri di lereng bukit dan memandang ke bawah ke arah pulau pulau yang terletak di lepas pantainya, mudah saja untuk membayangkan bahwa pemandangan tersebut hanya sedikit berubah sejak tiga abad lalu sejak bajak laut William Dampier berlabuh di perairan itu. Suasana petualangan masih sangat jelas terasa di Tanjung Bunga.

#VisindoAgensiTama

Baca Selengkapnya

DEGRADASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

Krisis kepemimpinan di Indonesia sekarang merata, nyaris menyentuh hampir semua lembaga negara, bahkan juga lembaga-lembaga masyarakat yang relatif otonom terhadap negara. Jadi tidak hanya menyangkut lembaga kepresidenan. Indikasinya, kita kesulitan menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal yaitu efektif, dapat dipercaya, dan bisa menjadi sosok yang patut diteladani.

Seperti ada pemimpin lembaga pemantau korupsi yang justru korup, ada pemimpin lembaga penyedia pangan yang justru menilap makanan rakyat, ada pemimpin agama yang justru menginjak-injak nilai-nilai luhur agama, ada pejabat kepolisian yang justru ditangkap lantaran korup dan sebagainya.

Ini artinya, nyaris semua pemimpin di semua lini hanya mengedepankan cara berpikir rasional subyektif atau rasional instrumental. Karena rata-rata mereka terbukti hanya mengedepankan kepentingan pribadinya atau sekadar menjadi alat dari hasrat subyektifnya sendiri, keluarga, atau kelompoknya.

Padahal, sosok pemimpin mestinya harus mengedepankan kepentingan mereka yang dipimpin; berwatak altruistik, dengan menempatkan kepentingan diri, keluarga, atau kelompoknya di bawah kepentingan publik yang lebih luas. Pemimpin idealnya bukan berdiri di atas rakyat atau sejajar dengan rakyat, tetapi pantasnya mengabdikan diri di bawah kepentingan rakyat.

Kita jadi trenyuh jika menyimak pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau para menteri untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan tidak mendahului pernyataan presiden terhadap kebijakan. Menteri sebagai pembantu presiden harusnya sadar dan bekerja sesuai visi dan misi presiden, bukan berjalan sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Bukankah ini pertanda krisis kepemimpinan di negeri ini? Kemudian penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi sah di NKRI yang harusnya memiliki nilai kredibilitas tinggi di mata bangsa sendiri maupun asing. Namun, kenyataan di lapangan masih ada perusahaan yang menggunakan mata uang asing, padahal jelas ada UU Mata Uang No 7/2011 yang intinya semua transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Bahkan ada sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta, namun pihak berwenang belum bertindak sesuai UU tersebut.

Mengapa presiden bisa berkata demikian? Ini merupakan ungkapan presiden yang tampaknya sudah mengetahui kondisi kepemimpinan di sejumlah kementerian maupun lembaga negara (K/L) yang kurang kondusif saat ini. Lihat saja sejumlah pimpinan K/L bersikap hedonistis, pragmatis, materialistis, dan egoistis terhadap kesusahan masyarakat. Adanya fakta beberapa sungai di Jakarta yang sudah 5 tahun ternyata tidak dikeruk sehingga terjadi pendangkalan, merupakan potret birokrasi baik di pusat maupun daerah dalam kondisi “sakit” yang akut.

Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatan publik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatan untuk kaya dan berkuasa. Walhasil, K/L atau lembaga publik yang potensial dijadikan lahan korupsi justru dianggap sebagai “lahan basah” yang diperebutkan banyak orang. Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, atau Hoegeng, menjadi makhluk yang amat langka di negeri kita sekarang ini. Kekayaan dan kemewahan serta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi para pemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyat seolah sah-sah saja dibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat akibat penderitaan, apalagi setelah diterjang bencana banjir.

Ironisnya, sistem ekonomi neoliberal yang diakui atau tidak oleh pemerintahan saat ini merupakan warisan masa lalu, justru kian memperparah iklim yang tidak kondusif bagi munculnya kader pemimpin yang ideal tersebut. Kini saatnya semua pihak yang peduli harus berani melawan arus dengan menyerukan gerakan hidup sederhana, jujur, dan mandiri. Kemudian mentradisikan gaya hidup tanpa korupsi sejak dini perlu digiatkan lebih gencar.

Semoga!

#Neraca

Baca Selengkapnya

MENGHILANGKAN HAMBATAN INVESTASI

Komitmen Jepang untuk melanjutkan investasi di Tanah Air merupakan sinyal positif bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik. Sikap investor dari Negeri Matahari Terbit itu ini mesti dikemas menjadi pesan yang kuat kepada para pemilik modal dari negara manapun untuk tidak ragu masuk ke Indonesia.

Apalagi, Jepang sebelumnya sempat ngambek gara-gara kalah tender dari investor China dalam pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Namun akhirnya, mereka pun menyadari bahwa Indonesia yang sedang getol membangun infrastruktur, tidak sekadar memiliki proyek bidang transportasi, Indonesia masih menyimpan banyak peluang di berbagai sektor yang bisa dimonetisasi para pemilik modal.

Jepang memastikan tidak akan hengkang dari Indonesia karena pemerintah menjanjikan untuk mempermudah perizinan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berupaya keras untuk mengurangi hambatan investasi dengan melakukan deregulasi melalui paket kebijakan ekonomi, juga harus benar-benar menjadi sisi positif dalam menarik penanaman modal asing.

Salah satu kebijakan dalam paket ekonomi yang diharapan bisa ‘mengalirkan’ investasi asing adalah revisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah dirilis pada awal tahun ini. Dalam revisi itu, ada 35 bidang usaha yang memungkinkan modal asing bisa masuk hingga 100%.

Bidang usaha yang bisa dimasuki modal asing 100% antara lain gudang penyimpanan dan pendinginan (cold storage), restoran, kafe, dan industri hulu farmasi. Di luar itu, pemerintah juga meningkatkan kepemilikan asing di sejumlah usaha misalnya museum swasta dari 51% menjadi 67% dan jasa konsultasi konstruksi dari 55% menjadi 67%.

Namun demikian, mesti diakui, kelonggaran investasi asing melalui perubahan DNI tidak serta merta membuat arus investasi mengalir deras. Artinya masih diperlukan implementasi nyata dari kebijakan yang sudah diterbitkan, selain perlu juga dibarengi dengan insentif-insentif yang menarik bagi investor.

Upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks kemudahan berbisnis atau menyederhanakan birokrasi perizinan,  patut diapresi-asi. Dalam memperbaiki iklim investasi, misalnya, proses perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, kini dipangkas menjadi tiga jam. Izin investasi tersebut mencakup tiga dokumen, yaitu izin prinsip, akta pendirian perusahaan, serta pener-bitan nomor pokok wajib pajak.

Fasilitas perizinan tersebut dituju-kan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan industri minimal Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1.000 pekerja. Kebijakan-kebijakan seperti itu harus diimplementasikan secara maksimal dan dirasakan kemudahannya oleh investor.

Selain menghilangkan beragam hambatan investasi melalui paket kebijakan ekonomi, pemerintah pun diharapkan dapat memberikan persepsi positif kepada para investor melalui kekompakan anggota kabinet.

Sekadar menyebut contoh, ketidakkompakan anggota kabinet dalam menyikapi perpanjangan izin Freeport yang menghebohkan beberapa waktu lalu, dan kini soal skema investasi Blok Masela bisa menciptakan persepsi yang kurang baik di mata pemilik modal.

Sehingga kita mengkhawatir sikap pemerintah yang tidak satu suara dalam masalah-masalah seperti itu, apalagi menyangkut investasi asing, memberi dampak buruk bagi investasi di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menujukkan sikap tegas dalam mengambil keputusan terkait investasi. Contoh nyatanya dalam tender proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Tanpa mengenyampingkan kontroversi dan polemik yang muncul, keberanian pemerintah yang memenangkan investor China karena siap mengerjakan proyek itu tanpa ada jaminan pendanaan dari pemerintah, patut diapresiasi.

Bak sebuah simalakama, keputusan itu diambil di tengah sorotan publik yang demikian besar dan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dari pihak Jepang, Ketegasan itu pun akhirnya berbuah kepastian dan, pihak Jepang pun menyadari bahwa kekalahan pada proyek kereta api cepat, tidak berarti mereka harus hengkang dari Indonesia.

Hal lain yang patut digarasbawahi dalam membangun kepercayaan investor adalah soal pengadaan lahan. Selama ini, selain soal keterbatasan tanah, masalah yang kerap kali muncul dalam masalah ini ada-lah soal pembebasan lahan dan penyelesaian kesepakatan dengan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat.

Masih ada hal-hal yang mesti dibenahi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, diantaranya soal pungutan liar dan korupsi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Harian ini berharap paket ekonomi yang sudah digulirkan pemerintah menjadi rangkaian pembenahan kebijakan yang menyeluruh bersamaan dengan keseriusan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan yang komprehensif, kredibilitas pemerintah akan meningkat dan pada akhirnya menciptakan kepercayaan investor.

#BisnisIndonesia

Baca Selengkapnya